Last Update:  March 14, 2005 

 

Endorse the Charter

click here to endorse the Charter

Piagam Rakyat Untuk Kesehatan

Piagam Rakyat Untuk Kesehatan
 
Download the doc   |  pdf   version


Pembukaan

Kesehatan merupakan masalah sosial, ekonomi dan politik dan merupakan hak asazi manusia yang paling penting. Kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi, kekerasan dan ketidakadilan merupakan sumber penyakit dan kematian di antara orang-orang yang miskin dan termarginalisasi. Bila kita ingin mengusahakan kesehatan bagi semua orang (health for all), kepentingan-kepentingan orang-orang yang berkuasa harus dikaji ulang, globalisasi harus dilawan, dan prioritas politik dan ekonomi harus diubah secara besar-besaran.

Piagam ini dibuat menurut pandangan orang-orang yang suaranya belum banyak, atau belum sama sekali, terdengar. Piagam ini bertujuan untuk mendorong rakyat untuk mengembangkan sendiri pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya dan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah, negara, organisasi internasional maupun perusahaan-perusahaan besar.


VISI

Kesetaraan, pembangunan yang secara ekologis berkesinambungan dan kedamaian merupakan inti dari visi kami untuk dunia yang lebih baik – dunia di mana semua orang dapat hidup sehat; dunia yang menghormati, menghargai dan merayakan semua bentuk kehidupan dan perbedaan; dunia yang memungkinkan berkembangnya bakat-bakat dan kemampuan manusia untuk saling memperkaya; dunia di mana suara rakyat mengarahkan keputusan-keputusan yang menentukan hidup kita.

Kita sudah memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk mencapai misi ini.


KRISIS KESEHATAN

“Setiap hari, penyakit dan kematian merangsang amarah kami. Kami marah bukan karena ada yang sakit atau mati. Kami marah karena banyak sekali penyakit dan kematian yang berakar dari kebijakan sosial dan ekonomi yang dipaksakan pada kami.” 

(suara dari Amerika Tengah)

Pada beberapa dasawarsa belakangan ini, perubahan ekonomi di seluruh dunia telah mempengaruhi kesehatan manusia dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial lainnya.
 
Sekalipun taraf kemakmuran dunia telah meningkat hingga taraf yang belum pernah tercapai sebelumnya, kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Kesenjangan antara negara kaya dan miskin, demikian pula antar kelompok-kelompok dalam suatu negara: antar golongan, antara laki-laki dan perempuan, serta antara tua muda.
 
Sebagian besar dari populasi dunia masih kekurangan pangan, papan, pendidikan, air minum bersih, sanitasi, lahan beserta sumber daya alam, pekerjaan dan pelayanan kesehatan. Diskriminasi terus berlangsung, dan mempengaruhi timbulnya penyakit dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
Sumber daya alam bumi ini dikuras habis dengan sangat cepat. Pengrusakan lingkungan hidup yang terjadi mengganggu kesehatan semua orang, terutama orang-orang miskin. Semakin banyak perselisihan di mana persenjataan perang masih menjadi ancaman besar bagi banyak orang.
 
Sumber daya alam dunia semakin terkumpul di tangan segelintir orang yang berusaha sekuat mungkin untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan politik dan eknomi neo-liberal ditentukan oleh sekelompok kecil pemerintah yang sangat kuat, dan oleh institusi internasional seperti Bank Dunia, Badan Moneter Dunia (International Monetary Fund – IMF), dan Badan Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO). Kebijakan-kebijakan tersebut, bersama dengan kegiatan-kegiatan perusahaan lintas negara yang tidak diatur, telah menimbulkan dampak yang besar pada kehidupan dan kelangsungan hidup, kesehatan dan kesejahteraan rakyat di belahan dunia utara maupun selatan.
 
Pelayanan masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan manusia, antara lain karena pengurangan akibat pemotongan anggaran sosial pemerintah. Pelayanan kesehatan semakin tidak terjangkau, penyebarannya semakin tidak merata dan tidak sesuai.
 
Swastanisasi dapat membuat pelayanan kesehatan semakin tidak terjangkau dan menentang prinsip dasar kesetaraan. Tetap adanya penyakit-penyakit yang dapat dicegah, seperti tuberkulosis dan malaria, serta timbulnya dan menyebarnya penyakit-penyakit baru seperti HIV/AIDS mengingatkan kita akan kurangnya komitmen dunia terhadap kesetaraan dan keadilan.
 

 

PRINSIP-PRINSIP DEKLARASI KESEHATAN DUNIA

• Kesempatan untuk mencapai taraf kesehatan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya merupakan hak asazi manusia yang mendasar, tanpa membeda-bedakan menurut ras, latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, kemampuan, orientasi seksual maupun golongan.

• Prinsip Pelayanan Kesehatan Primer yang terpadu dan universal, seperti yang digambarkan dalam Deklarasi Alma Ata tahun 1978, seharusnya menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Kini, kebutuhan akan pendekatan yang menyetarakan, partisipatif, dan lintas sektoral terhadap masalah kesehatan semakin meningkat.

• Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya dapat terjangkau oleh semua orang dan sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar.

• Partisipasi rakyat dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam penyusunan, penerapan dan pengkajian ulang semua kebijakan dan program kesehatan dan sosial.

• Kesehatan terutama ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan seharusnya, bersama-sama dengan pembangunan yang berkesinambungan dan merata, menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan daerah, negara, maupun internasional.

• Untuk mengatasi krisis kesehatan dunia, kita perlu mengambil langkah-langkah pada setiap tingkatan – perorangan, wilayah, nasional, regional dan global – dan di setiap sektor. Tuntutan di bawah ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan.
   

Ajakan untuk mengambil tindakan

Untuk mengatasi krisis kesehatan dunia, kita perlu mengambil langkah-langkah pada setiap tingkatan – perorangan, komunitas, nasional, regional dan global – dan di setiap sektor. Tuntutan di bawah ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan.


Kesehatan sebagai Hak asazi manusia

Kesehatan mencerminkan komitmen masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan. Kesehatan dan hak asazi manusia seharusnya diprioritaskan di atas kepentingan ekonomi dan politik.

Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:

• Mendukung semua upaya untuk menerapkan hak untuk sehat.

• Menuntut pemerintah dan organisasi internasional untuk merumuskan kembali, menerapkan dan memastikan dilaksanakannya kebijakan dan praktek yang menghormati hak untuk sehat.

• Membangun gerakan masyarakat untuk memaksa pemerintah untuk memasukkan kesehatan dan hak asazi manusia ke dalam undang-undang dan peraturan negara.

• Melawan eksploitasi kebutuhan kesehatan rakyat untuk mengambil keuntungan.
   

Menghadapi faktor-faktor penentu kesehatan yang lebih umum

Tantangan di bidang ekonomi

Ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat meningkatkan taraf kesehatan maupun ekonomi rakyat.
 
Kebijakan politik, keuangan, pertanian dan industri yang terutama mementingkan kepentingan kapitalis, yang dipaksakan oleh pemerintah negara dan organisasi internasional, mengasingkan rakyat dari kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. Proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah meningkatkan kesenjangan antar negara dan dalam masing-masing negara.
 
Ada banyak negara, terutama negara-negara yang paling kuat di dunia, yang menggunakan sumber daya yang mereka miliki, termasuk sangsi ekonomi dan intervensi militer, untuk mengkonsolidasikan dan memperluas posisi mereka. Hal ini memiliki pengaruh yang sangat buruk pada kehidupan masyarakat.

Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:

• Menuntut diubahnya Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan sistem perdagangan dunia supaya berhenti melanggar hak asazi manusia dalam bidang sosial, lingkungan hidup dan ekonomi dan mulai melakukan diskriminasi secara positif guna menguntungkan negara-negara belahan dunia bagian selatan. Untuk melindungi kesehatan rakyat, perubahan tersebut harus mencakup pengelolaan hak cipta intelektual, seperti hak paten dan aspek-aspek perdagangan dari perjanjian hak cipta intelektual (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS agreement).

• Menuntut dihapuskannya hutang negara dunia ketiga.

• Menuntut adanya perubahan besar-besaran dari Bank Dunia dan Badan Keuangan Dunia (International Monetary Fund - IMF) sehingga organisasi-organisasi tersebut mencerminkan dan mendukung secara aktif hak-hak dan kepentingan-kepentingan negara berkembang.

• Menuntut adanya peraturan yang tepat guna untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan lintas negara tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan masyarakat, mengeksploitasi tenaga kerja mereka, merusak lingkungan hidup atau menentang kedaulatan negara.

• Memastikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan bukan menurut tuntutan pasar, sehingga memastikan kecukupan dan keterjangkauan pangan secara merata.

• Menuntut pemerintah negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi hak kesehatan rakyat dalam undang-undang hak cipta intelektual.

• Menuntut adanya pengendalian dan pemungutan pajak terhadap aliran dana internasional yang bersifat spekulasi.

• Meminta agar semua kebijakan ekonomi dikaji dampaknya terhadap kesehatan, kesetaraan, gender dan lingkungan hidup dan mencakup upaya-upaya yang dapat dipaksakan untuk mengatur dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan benar.

• Menantang teori ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan dan menggantinya dengan alternatif lain yang menciptakan masyarakat yang manusiawi dan berkesinambungan. Teori ekonomi sebaiknya menyadari keterbatasan lingkungan hidup, begitu pentingnya kesetaraan dan kesehatan, serta peranan tenaga kerja tanpa upah, terutama karya perempuan yang kurang disadari dan dihargai.
   

Tantangan sosial politik
 
Kebijakan-kebijakan sosial yang terpadu memiliki damapak yang positif terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Globalisasi dan swastanisasi ekonomi telah mengganggu komunitas, keluarga dan kebudayaan secara besar-besaran. Perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam mepertahankan jaringan sosial masyarakat di mana-mana, namun kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar seringkali diabaikan atau dilalaikan, dan hak-hak dan martabat mereka dilecehkan.
 
Institusi masyarakat telah dilupakan dan dilemahkan. Banyak dari tanggung jawab mereka yang dialihkan ke sektor swasta, terutama ke perusahaan-perusahaan, atau kepada institusi nasional atau internasional lainnya, yang jarang bertanggung jawab terhadap rakyat. Selain itu, kekuatan partai politik dan perserikatan buruh telah dipotong secara besar-besaran, sedangkan kekuatan konservatif dan fundamentalis semakin kuat. Demokrasi yang partisipatif dalam organisasi politik dan struktur sipil seharusnya dikembangkan. Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan memastikan transparansi dan pertanggungjawaban.

Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:

• Menuntut dan mendukung disusun dan diterapkannya kebijakan sosial yang terpadu dengan partisipasi penuh seluruh lapisan masyarakat.

• Memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan kerja, kesempatan hidup, serta kebebasan untuk mengungkapkan diri, ikut serta dalam kegiatan politik, menjalankan pilihan agama, dan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, serta terbebas dari kekerasan.

• Mendorong pemerintah untuk mencanangkan dan memaksakan peraturan yang melindungi dan mendukung kesehatan fisik, mental dan spiritual serta hak asazi kelompok-kelompok yang termarginalisasi.

• Menuntut bahwa pendidikan dan kesehatan mendapat prioritas utama dalam agenda politik. Hali ini mencakup pendidikan yang bermutu, bebas biaya dan wajib untuk semua anak dan dewasa, terutama anak-anak perempuan dan perempuan dewasa, serta untuk pendidikan dan perawatan kanak-kanak yang bermutu.

• Menuntut bahwa kegiatan institusi masyarakat, seperti pelayanan perawatan anak, sistem pembagian pangan dan penyediaan papan, menguntungkan kesehatan perorangan dan masyarakat.

• Mengecam dan menuntut diubahnya kebijakan manapun yang mengakibatkan orang kehilangan tempat tinggal, lahan, ataupun pekerjaan.

• Menentang kekuatan-kekuatan fundamentalis yang mengancam hak-hak dan kebebasan perseorangan, terutama kehidupan perempuan, anak, dan kelompok-kelompok minoritas.

• Menentang pariwisata seksual dan perdagangan global perempuan dan anak-anak
   

 

Tantangan di bidang lingkungan hidup

Pencemaran air dan udara, perubahan iklim yang begitu cepat, penipisan lapisan ozon, penggunaan dan limbah nuklir, zat-zat kimiawi beracun dan pestisida, berkurangnya keanegaragaman hayati, penggundulan hutan dan erosi tanah memiliki dampak yang begitu besar terhadap kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari pengrusakan ini mencakup eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkesinambungan, tidak adanya visi holistik jangka panjang, dan penyebaran perilaku yang individualistis dan memaksimalkan keuntungan, serta konsumsi yang berlebihan oleh orang-orang kaya. Pengrusakan ini harus dilawan dan dihentikan dengan segera secara efektif.

Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:

• Menuntut pertanggungjawaban perusahaan nasional dan lintas negara, institusi masyarakat dan militer atas kegiatan mereka yang merusak dan berbahaya yang memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

• Menuntut agar semua proyek pembangunan dikaji berdasarkan kriteria kesehatan dan lingkungan hidup dan diterapkannya peringatan dan batasan-batasan setiap kali teknologi atau kebijakan mengancam kesehatan atau lingkungan hidup (prinsip pencegahan).

• Menuntut pemerintah untuk segera mengambil komitmen untuk mengurangi gas-gas yang menimbulkan fenomena rumah kaca di daerah mereka masing-masing yang jauh lebih ketat daripada yang telah digariskan dalam perjanjian perubahan iklim internasional, tanpa beralih pada teknologi dan praktek yang berbahaya atau tidak tepat.

• Melawan pengiriman limbah industri yang beracun, berbahaya dan radioaktif ke negara-negara miskin dan daerah-daerah yang termarginalisasi dan mendukung pemecahan yang membatasi produksi limbah.

• Mengurangi gaya hidup yang berlebihan dan tidak berkesinambungan, baik di belahan bumi utara maupun selatan. Menekan negara-negara industri yang kaya untuk mengurangi konsumsi dan polusi mereka hingga 90%.

• Menuntut tindakan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pengawasan keadaan kerja yang terfokus pada pekerja.

• Menuntut upaya untuk mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja, di masyarakat dan di rumah.

• Menolak paten terhadap kehidupan dan melawan pembajakan-biologis dari kearifan dan sumber daya tradisional.

• Mengembangkan indikator yang berpusat pada rakyat dan berbasis komunitas untuk menilai kemajuan lingkungan hidup dan sosial, dan untuk memaksakan pengembangan dan penerapan audit berkala yang menilai pengrusakan lingkungan hidup dan taraf kesehatan masyarakat.
   

Peperangan, kekerasan, perselisihan dan bencana alam
 
Peperangan, kekerasan, perselisihan dan bencana alam merusak masyarakat dan menghancurkan martabat manusia. Hal-hal tersebut memiliki dampak yang luar biasa besar terhadap kesehatan fisik dan mental anggota masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Peningkatan jumlah senjata dan perdagangan senjata internasional yang agresif dan penuh korupsi mengganggu stabilitas sosial, politik dan ekonomi serta alokasi sumber daya pada sektor sosial.

Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:

• Mendukung kampanye dan gerakan perdamaian dan pelucutan senjata.

• Mendukung kampanye melawan agresi, serta penelitian, produksi, uji dan penggunaan senjata pengrusakan massal maupun senjata-senjata lain, termasuk semua jenis ranjau darat.

• Mendukung inisiatif rakyat untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkesinambungan, terutama di negara-negara yang mengalami perang saudara dan pembunuhan kelompok-kelompok tertentu (genocide).

• Mengecam penggunaan anak-anak sebagai tentara, serta pelecehan dan perkosaan, penyiksaan dan pembunuhan perempuan dan anak-anak.

• Menutut berakhirnya upaya untuk menduduki wilayah orang lain sebagai salah satu senjata yang paling merusak martabat manusia.

• Menentang militarisasi intervensi bantuan kemanusiaan.

• Menuntut adanya perubahan besar-besaran dari Dewan Keamanan PBB agar berfungsi secara demokratis.

• Menutut PBB dan masing-masing negara untuk menghentikan semua jenis sangsi yang digunakan dalam agresi yang dapat mengganggu kesehatan rakyat sipil.

• Mendukung inisiatif masyarakat yang independen untuk memproklamasikan wilayah, daerah ataupun kota-kota tertentu sebagai daerah damai dan bebas senjata.

• Mendukung kegiatan dan kampanye untuk mencegah dan mengurangi perilaku yang agresif dan penuh kekerasan, terutama diantara laki-laki, dan mengembangkan hidup bersama secara damai.

• Mendukung kegiatan dan kampanye untuk mencegah bencana alam dan upaya untuk mengurangi penderitaan manusia yang diakibatkannya.
   

Sektor kesehatan yang berpusat pada manusia
 
Piagam ini menuntut tersedianya pelayanan kesehatan primer yang terpadu untuk semua orang, tanpa memperhitungkan kemampuan mereka untuk membayar. Pelayanan kesehatan harus bersifat demokratis dan bertanggung jawab dengan sumber daya yang cukup.

Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:

• Menentang kebijakan internasional dan nasional yang menswastanisasikan pelayanan kesehatan dan menjadikannya sebuah komoditas.

• Menutut pemerintah untuk meningkatkan, membiayai dan menyediakan pelayanan kesehatan terpadu sebagai cara yang paling tepat guna untuk menghadapi masalah kesehatan dan mengatur pelayanan kesehatan masyarakat agar selalu terjangkau dan bebas biaya.

• Menekan pemerintah untuk menyusun, menerapkan dan memastikan dilangsungkannya kebijakan nasional di bidang kesehatan dan obat-obatan.

• Menuntut pemerintah untuk melawan swastanisasi pelayanan kesehatan masyarakat dan memastikan pengaturan yang tepat guna dari sektor medis swasta, termasuk pelayanan medis yang bersifat sukarela maupun yang dilaksanakan oleh LSM.

• Menuntut perubahan besar-besaran dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) agar mampu menanggapi tuntutan kesehatan dengan cara yang menguntungkan orang miskin, menghindari pendekatan vertikal, memastikan usaha lintas sektoral, mengikutsertakan organisasi masyarakat dalam Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) dan tetap bebas dari kepentingan perusahaan.

• Meningkatkan, mendukung dan ikut serta dalam kegiatan yang mendukung kekuatan dan kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan kesehatan di setiap tingkatan, termasuk hak pasien dan konsumen.

• Mendukung, menyadari, menghargai dan meningkatkan sistem penyembuhan dan tenaga kesehatan tradisional dan holistik serta pemaduannya dalam pelayanan kesehatan primer.

• Menuntut diubahnya pelatihan petugas kesehatan agar lebih berfokus pada masalah dan berdasarkan pada praktek, lebih memahami dampak dari masalah-masalah global terhadap komunitasnya, serta semakin dipacu untuk bekerja bersama-sama dengan komunitasnya dan menghormati komunitasnya dengan segala keanekaragaman di dalamnya.

• Melawan mitos teknologi kedokteran dan kesehatan (termasuk obat-obatan) dan menuntut bahwa hal-hal tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat.

• Menuntut agar penelitian di bidang kesehatan, termasuk penelitian genetik dan pengembangan obat-obatan dan teknologi reproduksi, dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan kebutuhan oleh institusi-institusi yang bertanggung jawab, berorientasi pada manusia dan kesehatan masyarakat dan menghormati prinsip-prinsip etik yang universal.

• Mendukung hak manusia untuk menentukan sendiri kegiatan seksual dan reproduksi masing-masing dan melawan semua tindakan yang memaksakan kebijakan keluarga berencana dan pembatasan jumlah penduduk. Hal ini termasuk hak untuk mendapat segala bentuk cara pengaturan kesuburan yang aman dan tepat guna.
   

Partisipasi rakyat untuk menciptakan dunia yang sehat

Organisasi dan gerakan masyarakat yang kuat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat harus terjamin. Sementara pemerintah mempunyai tanggung jawab utama untuk meningkatkan pendekatan yang lebih menjamin kesetaraan dalam bidang kesehatan dan hak asazi manusia, berbagai bentuk kelompok maupun gerakan masyarakat madani, serta media massa memegang peranan penting dalam memastikan kekuatan dan kedaulatan rakyat dalam pengembangan kebijakan dan mengawasi penerapannya.

Piagam ini mengajak masyarakat dunia untuk:

• Mengembangkan dan memperkuat organisasi masyarakat sebagai dasar analisa dan tindakan.

• Meningkatkan, mendukung dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan dalam bidang pelayanan masyarakat di setiap tingkatan.

• Menuntut bahwa organisasi masyarakat diwakilkan dalam forum lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan kesehatan.

• Mendukung inisiatif lokal terhadap demokrasi yang partisipatif melalui pembentukan jaringan solidaritas yang berpusat pada rakyat di seluruh dunia.
   

 

Amendemen

• Setelah disetujui pada tanggal 8 Desember 2000, kelompok perumus mendapat masukan bahwa ayat pertama dan kedua di bawah tantangan di bidang ekonomi dapat diinterpertasikan sebagai bentuk dukungan terhadap pasal-pasal sosial yang dicanangkan oleh WTO, yang malah memperkuat WTO dalam agenda neoliberalisasinya. Dengan mempertimbangkan akibatnya, PHA menuntut perubahan WTO dan sistem perdagangan global, dan kedua paragraf tersebut disatukan dan diperbaiki.

• Bagian Peperangan, kekerasan dan perselisihan telah diperbarui untuk mencakup bencana alam. Ayat baru, yang kelima dalam versi ini, ditambahkan untuk menuntut diakhirinya penjajahan. Selain itu, ayat ketujuh, yang sekarang menjadi kedelapan, ditambahkan untuk mencakup semua jenis sangsi. Ayat kesebelas ditambahkan untuk membahas bencana alam.
   

Quick Feedback: Has this information been useful?